Apa Itu Qanun Jinayah Di Aceh ? -'

QANUN Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang dulu pernah dibahas (bahkan telah disahkan) oleh DPRA, sampai sekarang belum juga diketahui bagimana nasib pelaksanaan dan pemberlakuannya di Aceh. Menelusuri kenyataan di lapangan bahwa ternyata berbagai komponen dan kalangan masyarakat dan instansi pemerintah sudah berbicara tegas kepermukaan tentang ada apa dan bagaimana dengan Syariat Islam di Aceh. Apa itu Qanun Jinayah sebenarnya?

Kita memahami sistem Hukum Pidana Islam (Jinayah) mengandung beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: qisas, hadd dan ta’zir. Qanun Jinayat di Aceh hanya memberlakukan sebagian hukum hadd dan ta’zir. Hukuman hadd diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran khamar, dan hukuman ta’zir diberlakukan bagi pelaku khalwat.
Ketiga perkara hukum jinayat tersebut telah diqanunkan ke dalam tiga konsepsi Qanun Hukum Jinayat yaitu: 1). Qanun Jinayat No.12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman keras dan sejenisnya), 2). Qanun Jinayat No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), dan 3). Qanun Jinayat No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).
Pentingnya Qanun Jinayah
Sahabat-sahabat Nabi saw, juga tabi’ tabi’in dalam berkehidupan selalu memprioritaskan agama dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Mereka menjadikan urusan agama menjadi nomor wahid dari pada urusan yang bersifat duniawi. Selaku umat Islam kita memahami sekiranya permasalahan keagamaan diselesaikan dan tuntas maka urusan-urusan yang lain juga akan mampu sempurna dilakukan. Karena pada hakikatnya agama Islam akan mampu menjawab segenap permasalahan sosial dan lain sebagainya.
Apalagi di Aceh, sikap fanatisme beragama masih kental melekat dalam dada masyarakatnya, sekiranya hari ini diajak voting mana lebih penting membahas Qanun Jinayah daripada qanun-qanun lainnya, bisa direkapitulasikan suara akan lebih memilih yang lebih penting adalah Qanun Jinayah. [berbagai sumber]

• Share on Twitter
• Share on Google+
• Share on Facebook